Pantau - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah terulangnya kasus keracunan massal yang melibatkan anak-anak sebagai penerima manfaat.
"Dengan peristiwa ini menjadi hikmah buat kita semua. Dengan Presiden tahu permasalahan sesungguhnya, dia langsung memanggil sejumlah pihak, dan melakukan aksi cepat," ungkap Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra.
Pemerintah Ambil Lima Langkah Responsif Atasi Masalah
KPAI mencatat lima langkah reaksi cepat yang telah diambil pemerintah sebagai respons atas insiden keracunan yang terjadi di sejumlah dapur MBG.
Langkah pertama adalah penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan kasus keracunan.
Langkah kedua, pemerintah meminta investigasi menyeluruh dengan melibatkan pihak kepolisian guna mengusut penyebab secara hukum.
Ketiga, pemerintah menginstruksikan penempatan koki profesional di dapur-dapur SPPG untuk menjamin kualitas pengolahan makanan.
Keempat, pemerintah mulai merapikan struktur organisasi Badan Gizi Nasional (BGN) dengan menambahkan perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, serta pemerintah daerah.
Penambahan unsur tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap implementasi Program MBG secara lintas sektor.
56 Dapur Dinonaktifkan, BPOM Masih Lakukan Uji Lab
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menonaktifkan sementara 56 dapur SPPG sebagai bagian dari langkah evaluasi menyeluruh setelah munculnya kasus keracunan berulang.
"Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama," tegas Jasra.
Beberapa dapur yang terdampak penonaktifan meliputi:
- SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu
- SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari
- SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti
- SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung, Sulawesi Tengah
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyampaikan bahwa seluruh dapur yang dinonaktifkan saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Evaluasi menyeluruh ini diharapkan menjadi langkah awal perbaikan berkelanjutan agar Program MBG dapat terus berjalan dengan jaminan keamanan pangan yang tinggi bagi anak-anak Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
