Pantau - Kementerian Kehutanan mencatat sebanyak 10.050 penyuluh kehutanan telah mendampingi 27.136 Kelompok Tani Hutan (KTH) di 38 provinsi dengan capaian Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) sebesar Rp2,9 triliun berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kehutanan (Simluh).
Kontribusi Nyata Sektor Kehutanan
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan data tersebut dalam Musyawarah Nasional Penyuluhan Kehutanan 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.
Acara tersebut mengusung tema "Transformasi Penyuluhan Kehutanan dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Kehutanan".
Menurut Rohmat Marzuki, penyuluhan kehutanan bukan sekadar kegiatan pendampingan teknis, tetapi merupakan bagian penting dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
"Penyuluhan merupakan investasi jangka panjang yang secara perlahan mengubah perilaku masyarakat," ungkapnya.
Musyawarah Nasional Penyuluhan Kehutanan 2025 juga disebut menjadi bukti nyata kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Indikator Keberhasilan Pendampingan
Melalui program Perhutanan Sosial, tercatat Nilai Ekonomi Nasional (NEKON) sebesar Rp1 triliun dari 3.146 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Rohmat Marzuki menjelaskan bahwa NTE KTH dan NEKON menjadi indikator keberhasilan penyuluh kehutanan dalam mendampingi masyarakat serta menunjukkan kontribusi sektor non-swasta terhadap PDB nasional.
Capaian NTE KTH sebesar Rp2,9 triliun berasal dari aktivitas ekonomi 10.094 KTH yang didampingi oleh 3.138 penyuluh ASN, 6.029 penyuluh swadaya masyarakat, dan 883 penyuluh swasta.
Sementara itu, NEKON dari program Perhutanan Sosial mencapai Rp1 triliun dari 3.146 kelompok yang didampingi 2.137 pendamping, dengan 58,8 persen di antaranya merupakan penyuluh kehutanan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
