PLN Pastikan Listrik Aman untuk 15 Ribu Unit Huntara di Lokasi Bencana Longsor dan Banjir Sumatera

Pantau - PT PLN (Persero) memastikan kesiapan penyediaan listrik yang aman dan andal untuk 15 ribu unit hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana longsor dan banjir di wilayah Sumatera, sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana.

Infrastruktur Listrik Siap, Huntara Siap Ditempati

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa pihaknya menjalankan instruksi pemerintah melalui Danantara Indonesia untuk memastikan ketersediaan listrik di setiap unit huntara yang dibangun.

"Setiap unit hunian yang telah selesai dibangun, kami pastikan listriknya juga sudah tersedia dan dapat langsung menyala, sehingga masyarakat bisa segera menempati tempat tinggalnya dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Pembangunan huntara dilakukan dengan memperhatikan standar kelayakan hunian darurat, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi, dan dukungan layanan kesehatan.

PLN telah menyiapkan seluruh infrastruktur kelistrikan di kawasan Huntara Aceh Tamiang, meliputi pembangunan trafo, jaringan distribusi, dan pemasangan kWh meter di setiap unit hunian.

Komitmen Pemulihan Pascabencana, Listrik Untuk Hidup yang Layak

Jaringan listrik yang disediakan PLN telah tersambung penuh dan dinyatakan mencukupi kebutuhan seluruh huntara maupun fasilitas umum di kawasan tersebut.

Sebanyak 600 unit huntara akan diserahkan kepada pemerintah daerah pada 8 Januari 2026 untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga terdampak.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, bersama Dirut PLN, Darmawan Prasodjo, turun langsung ke lapangan untuk memantau progres pembangunan hunian dan kelistrikan.

"Kami memahami bahwa saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang dan longsor telah kehilangan banyak hal, bukan hanya rumah, namun juga rasa aman dan kenyamanan. Karena itu, PLN berupaya menghadirkan listrik yang prima di kawasan huntara," tegas Darmawan.

Penyediaan listrik ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam memberikan pelayanan dasar dan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.