Pantau - Komisi VII DPR RI mendorong adanya reformasi total terhadap aspek keselamatan dan keamanan (safety and security) di seluruh destinasi wisata Indonesia menyusul sejumlah kejadian tragis yang menimpa wisatawan sepanjang tahun 2025.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyampaikan bahwa keselamatan wisatawan harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan sektor pariwisata nasional.
" Faktor keselamatan dan keamanan harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan destinasi wisata Indonesia. Harus ada perbaikan yang serius dari sisi tata kelola pariwisata nasional dengan menempatkan faktor safety and security atau faktor S sebagai yang utama setelah aksesibilitas, amenitas, atraksi atau 3A+S. Safety and security tourism harus menjadi pilar utama pariwisata Indonesia agar sektor ini tumbuh aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan," tegasnya.
Rentetan Kecelakaan Soroti Lemahnya Keamanan Destinasi Wisata
Evita mengutip beberapa kasus kecelakaan wisatawan yang terjadi sepanjang 2025, yang menunjukkan lemahnya penerapan keselamatan di lapangan.
Beberapa insiden yang disorot antara lain:
Tenggelamnya kapal wisata phinisi di Selat Padar, dekat Komodo National Park, NTT pada 26 Desember 2025, yang menewaskan empat wisatawan asal Spanyol.
Meninggalnya wisatawan asal Australia saat melakukan scuba diving di Segara Beach, Tulamben, Bali pada 30 Desember 2025.
Tewasnya wisatawan asal Brasil akibat tergelincir saat mendaki Gunung Rinjani, NTB.
Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli 2025, menyebabkan 17 orang tewas dan puluhan lainnya hilang.
Dua wisatawan tenggelam di Pasir Putih, TWA Cagar Alam Pananjung, Pantai Pangandaran pada 25 Desember 2025.
Seorang wisatawan terseret ombak di Pantai Karanghawu, Sukabumi pada 27 Desember 2025.
Menurut Evita, keselamatan wisatawan, pekerja pariwisata, dan masyarakat lokal harus mendapatkan perhatian yang setara dengan target peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal (length of stay), dan pengeluaran wisatawan.
" Berulangnya kecelakaan di destinasi wisata menunjukkan bahwa keselamatan dan keamanan belum menjadi prioritas utama kebijakan pariwisata. Satu nyawa yang hilang adalah kegagalan sistem. Ini tidak boleh dianggap hal biasa," ujarnya.
Dorongan Reformasi Menyeluruh dan Standarisasi Nasional
Evita mendorong Kementerian Pariwisata mengambil inisiatif reformasi menyeluruh yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Basarnas, Polri, BNPB, Kemenhub, BSN, BMKG, TNI, pemerintah daerah, dan asosiasi terkait.
Reformasi tersebut mencakup:
- Pembaruan regulasi
- Koordinasi antarlembaga
- Penguatan kelembagaan
- Operasional lapangan
- Penegakan hukum
Salah satu usulan utama adalah penetapan standar nasional keselamatan dan keamanan pariwisata, termasuk:
- Sistem respons cepat
- Pengerahan sumber daya
- Sertifikasi wajib bagi operator wisata
- Penerapan early warning system
- Penguatan koordinasi lintas instansi
Evita juga menyarankan pembentukan desk atau organ koordinatif khusus untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan SOP secara langsung di lapangan setiap hari.
" Bagaimanapun harus ada yang leading, yang menjadi koordinator yang mengatur semua sumber daya yang kita miliki secara cepat. Karena di kita itu semua sudah ada lembaganya yang menjalankan fungsi masing-masing. Yang lemahnya itu pelaksanaan di lapangan, siapa yang mengawasi dari hari ke hari, siapa yang menjalankannya, termasuk preemtif dan preventif," katanya.
Ia menambahkan, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap kelemahan pelaksanaan tugas di lapangan, seperti peran syahbandar, penjaga pantai, hingga petugas taman nasional.
Wisatawan Juga Harus Berdaya dan Kritis
Evita juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran wisatawan agar lebih kritis terhadap aspek keselamatan saat melakukan perjalanan.
" Harus kritis, wisatawan kita berdayakan juga. Wisatawan harus berani meminta jaminan keselamatan dari operator, jika ragu jangan ikut," ujarnya.
Komisi VII berharap reformasi menyeluruh dalam aspek keselamatan ini dapat menjadikan pariwisata Indonesia tumbuh dengan lebih aman, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan manusia sebagai prioritas utama.
- Penulis :
- Aditya Yohan
