Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, meminta pemerintah memastikan penyaluran bantuan jaminan hidup bagi korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah Alokasikan Bantuan Hidup dan Perlengkapan Rumah Tangga
Pemerintah telah menetapkan bantuan sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak bencana.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan bantuan tambahan sebesar Rp3 juta per keluarga untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rumah tangga.
Seluruh bantuan tersebut disalurkan melalui Kementerian Sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan awal pascabencana.
Mahdalena menegaskan bahwa bantuan ini sangat dibutuhkan oleh para korban yang hingga kini masih berjuang memulihkan kondisi kehidupan mereka.
"Kami mendukung bantuan kebutuhan hidup kepada masyarakat korban banjir dan longsor di Sumatera. Namun yang paling utama, pemerintah harus memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan," ungkapnya.
Legislator Minta Pemerintah Lakukan Pendataan Akurat dan Evaluasi Berkala
Mahdalena menyampaikan bahwa lebih dari satu bulan pascabencana, kondisi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara masih belum sepenuhnya pulih.
Banyak warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan harus memulai kembali kehidupan mereka dari awal.
"Masyarakat korban bencana ini bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan sumber penghidupan. Bantuan pemerintah menjadi penopang utama agar mereka bisa bertahan dan perlahan bangkit untuk melanjutkan kehidupan," ia mengungkapkan.
Ia menekankan pentingnya pendataan yang akurat, adil, dan menyeluruh agar tidak ada korban yang terlewat atau pihak tidak berhak menerima bantuan.
Mahdalena juga mengingatkan agar pemerintah bertindak tegas jika ditemukan adanya penyelewengan dalam proses penyaluran bantuan.
"Mereka adalah saudara-saudara kita yang sudah menderita akibat banjir dan longsor. Jangan sampai penderitaan mereka bertambah karena bantuan dipersulit, salah sasaran, atau bahkan diselewengkan," tegasnya.
Legislator asal daerah pemilihan NTB I itu juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran bantuan.
Menurutnya, evaluasi penting untuk memastikan seluruh bantuan berjalan sesuai aturan dan benar-benar berdampak bagi pemulihan kehidupan masyarakat korban bencana.
- Penulis :
- Arian Mesa
