billboard mobile
HOME  ⁄  News

Komisi IV: Masifnya Alih Fungsi Lahan Pertanian Sudah Mengkhawatirkan

Oleh Aditya Andreas
SHARE   :

Komisi IV: Masifnya Alih Fungsi Lahan Pertanian Sudah Mengkhawatirkan
Foto: Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip saat mengikuti pertemuan di Provinsi DIY, Bantul.

Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI, I Made Urip, menyoroti masifnya alih fungsi lahan pertanian yang ia pandang mengkhawatirkan karena berpotensi mengganggu ketahanan lahan pertanian dan suplai pangan nasional. 

Hal ini disampaikan Made Urip saat pertemuan dengan Bupati Bantul, Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Dirjen Sarana Prasarana Pertanian Kementan, Direksi Perum Bulog, serta stakeholder terkait bidang pertanian di Gudang Bulog GBB Sendangsari, Kunden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, pada Senin (1/7/2024). 

Pertemuan tersebut membahas penyerapan gabah petani untuk menjaga stok pangan di Provinsi DIY, khususnya di Bantul.

"Hal ini membuat kita di Komisi IV DPR RI menjadi gelisah. Tanah-tanah produktif yang merupakan lahan kelas satu itu beralih fungsi untuk kepentingan di luar pertanian (non-pertanian). Kita ingin bagaimana caranya untuk memproteksi dan mengembalikan lahan-lahan produktif ini supaya tidak terus-menerus tergerus untuk kepentingan di luar pertanian," ujarnya.

Menurut Urip, jika alih fungsi lahan terus terjadi, maka akan mengganggu ketahanan lahan pertanian yang ada, serta mempengaruhi produksi pangan secara nasional. 

Komisi IV DPR juga memperhatikan kondisi perberasan saat ini, baik di daerah maupun secara nasional.

"Kita melihat produksi kita terus mengalami penurunan, baik padi, jagung, dan kedelai. Demikian juga produk-produk pertanian lainnya. Bila tidak kita perbaiki tata kelola perberasan ini secara nasional, maka kita akan terus tergantung pada beras impor," tandasnya.

Made menambahkan, saat ini Indonesia mengimpor beras sebanyak 3 juta ton. Menurutnya, hal ini akan mempengaruhi harga-harga beras petani. 

"Tadi banyak disampaikan oleh teman-teman, terutama oleh Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras) Indonesia yang ingin supaya tata kelola beras ini diperbaiki," katanya.

Untuk itu, Made mendorong agar pola kemitraan dengan Perum Bulog dapat diperbaiki untuk dapat menyerap hasil produksi dari petani lokal.

"Jangan semuanya dari impor. Kalau terus menerus begitu, kita sama saja memberi kesejahteraan kepada petani asing. Ini harus diperbaiki," tegas

Penulis :
Aditya Andreas