Pantau - Dalam diskusi publik bertajuk "Makan Bergizi Gratis, Akankah Jadi Kenyataan?" yang diadakan Pantau.com di Yellowfin Senopati, Jakarta Selatan, Anggota Komisi XI DPR RI, Didi Irawadi Syamsuddin, mengungkapkan sejumlah tantangan besar terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis secara nasional. Program ini, meskipun memiliki tujuan yang mulia, menghadapi berbagai kendala yang harus diatasi agar dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
Didi Irawadi mengapresiasi niat baik dari pemerintah untuk meluncurkan program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa meskipun implementasi program ini di Jakarta relatif lebih mudah karena infrastruktur yang sudah siap dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan guru serta keluarga lebih lancar, pelaksanaan di daerah lain bisa jauh lebih menantang.
Menurut Didi, ada beberapa tantangan mendasar yang perlu diperhatikan, terutama jika program ini dilaksanakan secara nasional pada Januari 2024 mendatang. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan anggaran.
"Dengan alokasi dana sebesar Rp71 triliun, ini mungkin tampak besar, tetapi secara nasional dana ini bisa jadi pas-pasan," ujar Didi. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut harus benar-benar dipersiapkan dengan matang agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Selain itu, ia juga mempertanyakan kesiapan infrastruktur di daerah-daerah, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti Papua dan Sulawesi. Standarisasi biaya per makan, yang ditetapkan sebesar Rp15.000, bisa menjadi tantangan tersendiri.
"Jika kita bicara soal Papua, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya, bagaimana standarisasi Rp15.000 ini? Apakah cukup untuk menyediakan makanan bergizi yang layak di daerah-daerah dengan tantangan logistik yang besar?" tanya Didi.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program ini tepat sasaran. Didi menyoroti masalah data yang selama ini menjadi kendala dalam berbagai program pemerintah, termasuk dalam distribusi bantuan sosial (Bansos).
"Data yang valid dan akurat sangat penting agar program makan gratis ini tidak menimbulkan masalah sosial baru di kemudian hari. Data orang miskin saja selama puluhan tahun masih bermasalah, bagaimana dengan data terkait anak-anak yang berhak mendapatkan makan siang gratis ini?" tegasnya.
Selain itu, Didi juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program ini. Ia mengingatkan bahwa harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemasok agar distribusi makanan berjalan lancar.
Pengawasan terhadap kualitas makanan juga menjadi hal yang krusial agar program ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi.
Meskipun demikian, Didi tetap optimis bahwa program ini dapat berhasil jika perencanaan dilakukan dengan matang dan semua pihak yang terlibat menjalankan tugasnya dengan amanah.
"Kita tetap optimis, namun awalnya ini harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Semua potensi masalah harus diantisipasi sejak awal agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia," pungkasnya.
Dengan waktu yang semakin dekat menuju Januari 2025, Didi mengingatkan bahwa pemerintah perlu bekerja keras untuk mempersiapkan segala aspek program ini, mulai dari anggaran, infrastruktur, data, hingga koordinasi antar pihak terkait, demi memastikan bahwa program makan bergizi gratis dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
- Penulis :
- Fithrotul Uyun
- Editor :
- Fithrotul Uyun
