Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengajukan permohonan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan sinkronisasi data terkait program makan siang bergizi gratis.
Ia menekankan, pentingnya pemetaan agar pemerintah dapat mengetahui sekolah atau daerah yang sudah memenuhi syarat fasilitas untuk penyediaan makanan bergizi dan yang belum.
“Penting untuk melakukan sinkronisasi data dan pemetaan agar program yang dibiayai negara ini dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya,” ujar Netty dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/9/2024).
Netty menjelaskan, sinkronisasi data dan pemetaan sangat penting untuk memastikan efektivitas program.
Ia menyoroti sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, seperti ketersediaan dapur, ruang makan, akses logistik atau bahan makanan, serta penetapan besaran biaya per porsi makanan bergizi yang bervariasi di setiap daerah.
“Daerah-daerah yang aksesnya sulit dan terpencil tidak bisa disamaratakan dengan daerah yang sudah memiliki infrastruktur yang baik. Misalnya, apakah dengan harga Rp15 ribu per porsi di Papua sudah cukup untuk menyediakan makanan bergizi,” kata Netty.
Ia juga menyoroti pentingnya variasi dalam penyediaan makanan bergizi. Pemerintah tidak harus terbatas pada menu nasi, telur, atau ayam, tetapi perlu mempertimbangkan potensi kekayaan alam setempat seperti ikan, sagu, ubi, dan lainnya.
Netty berharap, BGN dapat bekerja sama dengan pelaku UMKM di sekitar sekolah untuk mendukung penyediaan jajanan bergizi dan higienis bagi siswa.
“Jangan sampai pemerintah menyiapkan makan gizi gratis, tetapi masih banyak siswa yang mengakses jajanan tidak sehat, berpemanis buatan, dan tidak higienis,” tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
