Pantau - Fenomena kotak kosong yang memenangkan sejumlah daerah dalam Pilkada serentak 2024 menjadi perhatian serius DPR RI.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf menyebut, kondisi ini membutuhkan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki proses demokrasi di masa depan.
"Kita harus evaluasi. Masih ada waktu satu tahun ke depan untuk mempertimbangkan pemilihan ulang di daerah-daerah tersebut," ujar Dede Yusuf saat ditemui, Senin (2/12/2024).
Dede menilai kemenangan kotak kosong menunjukkan rendahnya tingkat penerimaan masyarakat terhadap calon kepala daerah yang bertarung.
Baca Juga: Penurunan Partisipasi Pilkada: Faktor Kejenuhan Pemilih dan Ketidakpercayaan pada Kandidat
"Kalau tidak salah hanya 45 persen yang memilih calon, sedangkan 55 persen memilih kotak kosong. Ini berarti lebih banyak masyarakat yang menolak," jelasnya.
Ia juga menyoroti minimnya partisipasi pemilih dalam Pilkada tahun ini, yang sebagian besar disebabkan oleh fenomena political fatigue atau kelelahan politik akibat penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berdekatan.
Dede mendorong agar ke depan, pemilu dan pilkada tidak digelar dalam waktu yang sama untuk mengurangi kejenuhan masyarakat.
"Mungkin ke depannya kita perlu memisahkan jadwal pemilu dan pilkada, misalnya dengan menggelarnya di tahun yang berbeda," tambahnya.
Baca Juga: Komisi II Dalami Tingginya Angkat Golput dalam Evaluasi Pilkada Serentak 2024
Dede juga mencatat partisipasi pemilih lebih tinggi di pemilihan tingkat kabupaten/kota dibandingkan dengan tingkat provinsi.
Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan baru untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat di semua tingkatan.
Dalam Pilkada serentak 2024, sejumlah daerah dengan pasangan calon tunggal harus berhadapan dengan kotak kosong.
Beberapa daerah di antaranya adalah Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Sukoharjo, Brebes, Banyumas, Surabaya, Gresik, Kota Tarakan, dan Papua Barat.
- Penulis :
- Aditya Andreas
