Pantau - Menjelang Pilkada Serentak 2024, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr. Muhdi, meminta masyarakat agar tidak tergoda oleh politik uang yang dapat mencederai demokrasi. Ia menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan hati nurani demi masa depan daerah yang lebih baik.
"Ini adalah masa kritis. Masa tenang sering kali diwarnai pelanggaran seperti politik uang. Kami khawatir hal ini memengaruhi pilihan masyarakat," ujar Muhdi dalam kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Semarang, Minggu (24/11/2024).
Muhdi mengingatkan bahwa politik uang tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengurangi kualitas demokrasi. Ia mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas dengan tidak menjual suara demi keuntungan sesaat.
Baca Juga:
Politik Uang Dinilai Semakin Canggih
Peran Lembaga Pengawas dan Peserta Pilkada
Muhdi menyoroti peran penting Bawaslu dan KPU dalam memastikan pelaksanaan pilkada berjalan jujur dan adil. Ia juga mengimbau pasangan calon untuk berkompetisi secara sehat dan tidak terlibat dalam pelanggaran yang dapat berujung pada diskualifikasi.
"Sudah ada pasangan calon yang didiskualifikasi akibat pelanggaran. Hal ini seharusnya menjadi pelajaran agar tidak terulang," tegasnya.
Netralitas Aparat dan Pemangku Kepentingan
Muhdi juga menyoroti pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN), kepala desa, TNI, dan Polri dalam penyelenggaraan pilkada. Ia menegaskan bahwa setiap pejabat negara harus berkomitmen menjaga integritas dan tidak berpihak pada kandidat tertentu.
"Kami berharap aparat negara, baik ASN, polisi, militer, maupun kepala desa, tetap netral dan menjalankan perannya sebagai pengayom masyarakat," ujarnya.
Dengan mengedepankan prinsip demokrasi yang bersih dan transparan, Muhdi berharap Pilkada Serentak 2024 dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik yang mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
- Editor :
- Khalied Malvino
