Pantau.com - Pria bernama lengkap Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, S.IP adalah salah satu tokoh militer Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia (KSP).
Perjalanan karier Moeldoko sebagai jenderal terhitung mulus. Pria yang lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 8 Juli 1957 itu, mulai dikenal saat menjabat sebagai Kasdam Jaya pada tahun 2008.
Pada tahun 2010, Moeldoko mengalami tiga kali rotasi jabatan dan kenaikan pangkat mulai dari Pangdiv 1/Kostrad (Juni-Juli 2010), menjadi Pangdam XII/Tanjungpura (Juli-Oktober 2010), dan Pangdam III/Siliwangi (Oktober 2010-Agustus 2011).
Kemudian pada Agustus 2011, ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional sebelum menjabat Wakasad (Februari 2013) hingga dipercaya sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KS AD) 22 Mei 2013.
Awalnya, sampai Moeldoko menjabat sebagai Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), tidak banyak orang yang menduga Moeldoko akan menjadi pengganti Laksamana TNI Panglima TNI (2010-2013) Agus Suhartono sebagai Panglima TNI. Banyak orang justru memprediksi ipar Presiden SBY, Jenderal TNI Kepala Staf TNI-AD Pramono Edhie Wibowo (Kepala Staf TNI AD)-lah yang akan menjadi Panglima TNI.
Baca juga: Resmi Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Sumut, Segini Harta Kekayaan KSP Moeldoko
Moeldoko diprediksi hanya akan menjadi Kepala Satuan Angkatan Darat. Tak genap dua bulan, Moeldoko naik pangkat menjadi Letnan Jenderal dengan jabatan Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas). Kemudian pada Februari 2013 menjadi Wakasad dan naik lagi menjadi Kasad pada 22 Mei 2013 dengan pangkat bintang empat (Jenderal).
Hanya tiga berselang tiga bulan setelah menjabat Kasad, Presiden SBY menetapkannya sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk kemudian mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR-RI.
Saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dalam Rapat Komisi I DPR, pada Agustus 2013, Moeldoko menjelaskan visi dan misinya, serta menjawab berbagai pertanyaan anggota Komisi I. Akhirnya secara aklamasi kesembilan Fraksi di Komisi I menyetujui Jenderal TNI Moeldoko menjadi Panglima TNI.
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (Foto: Antara/Endi Ahmad)
Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna pada 27 Agustus 2013 dan mendapat persetujuan akhir secara aklamasi. Setelah itu, persetujuan itu pun disampaikan kepada Presiden RI untuk menetapkan dan melantik Moeldoko menjadi Panglima TNI.
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengungkapkan, hasil pertemuan Komisi I dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komnas HAM, mengungkapkan keputusan bahwa Moeldoko bersih dari berbagai catatan masalah korupsi maupun pelanggaran HAM.
Hasanuddin mengatakan, Komnas HAM tidak pernah dapat laporan dari masyarakat terkait Moeldoko. Begitu juga dengan pimpinan KPK menyatakan hal yang sama.
Jenderal Moeldoko dalam pemaparan visi dan misinya, mengatakan saat ini ada bahaya-bahaya baru yang membahayakan keamanan nasional dan keamanan internasional. Oleh karena itu, Moeldoko bertekad merevitalisasi ketahanan TNI untuk menekan pergerakan aksi terorisme.
Baca juga: Mengejutkan, AHY Mengakui Akan Melakukan Hal Ini Jika Bertemu Demokrat Kubu Moeldoko
Persetujuan secara aklamasi terhadap Moeldoko diikuti dengan tiga catatan sebagaimana diungkap Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq. Pertama, perlunya keterpaduan manajemen TNI dalam tiga bagian, yaitu Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat.
Jenderal Moeldoko melaporkan total harta kekayaannya sebagaimana tercatat dalam dokumen pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara di KPK berjumlah lebih Rp36 miliar. Moeldoko pun membeberkan sumber kekayaannya. Ia menegaskan, semua kekayaan yang dimilikinya berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah dua tahun menjabat Jenderal TNI, Moeldoko akhirnya pensiun pada 2015. 14 Juli 2015, Moeldoko secara resmi menyerahkan jabatannya pada Jenderal TNI yang baru, Gatot Nurmantyo.
Moeldoko turut aktif di sejumlah organisasi masyarakat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia 2017-2020. Ia juga membangun masjid Islamic Center di kampung halamannya, Kediri. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo kembali menunjuknya sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024.
Baru-baru ini ia terpilih menjadi Ketua Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).
- Penulis :
- Finda Rhosyana
