Pantau Flash
Mantap! DKI Jakarta Catat Angka Kesembuhan Harian Covid-19 Tertinggi
Wagub DKI Jakarta Rangkul Ormas untuk Jaga Stabilitas Ibu Kota, Sebut Bentuk Kolaborasi dengan Pemerintah
Pemerintah Turunkan Harga PCR Rp275 Ribu, Langsung Berlaku Mulai Hari Ini
Ribuan Ormas di Jakarta Deklarasikan Diri untuk Amankan Ibu Kota pada Pemilu 2024
Sah! Harga PCR Resmi Turun Jadi Rp275 Ribu, di Luar Jawa-Bali Rp300 Ribu

KPK Sebut 56 Pegawai yang Diberhentikan Dapat Tunjangan Hari Tua

KPK Sebut 56 Pegawai yang Diberhentikan Dapat Tunjangan Hari Tua Ilustrasi. (Foto: Antara)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memenuhi hak 56 pegawai yang diberhentikan dengan hormat untuk mendapatkan tunjangan hari tua.

"Pegawai KPK yang berhenti dengan hormat memang tidak mendapatkan pesangon dan uang pensiun, namun KPK memberikan tunjangan hari tua sebagai pengganti manfaat pensiun," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Baca juga: Memang Terbaik! Anies Bilang Senang Bisa Bantu Tugas KPK Usai Dipanggil Penyidik

Ali mengatakan tunjangan hari tua merupakan dana tunai yang diberikan oleh KPK kepada penasihat dan pegawai sebagai jaminan kesejahteraan pada saat berakhirnya masa tugas (purnatugas).

"Termasuk segala manfaat atau fasilitas lain yang menjadi bagian dari benefit kepesertaan program tunjangan hari tua yang besarannya ditetapkan KPK dan pengelolaannya dilakukan BPJS Ketenagakerjaan serta pihak ketiga yang ditunjuk," kata Ali.

Pelaksanaan tunjangan hari tua tersebut, lanjut dia, diatur secara rinci melalui Perkom Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai serta Keputusan Sekjen KPK Nomor 390 Tahun 2018 tentang Alokasi Iuran Tunjangan Hari Tua untuk Tim Penasihat/Pegawai KPK.

"Besaran iuran tunjangan hari tua tiap bulannya, yaitu senilai 16 persen yang dihitung berdasarkan gaji terdiri atas 13 persen berasal dari APBN dan 3 persen dari kontribusi pegawai di mana iurannya dikumpulkan sejak seseorang diangkat menjadi pegawai," ucap Ali.

Baca juga: Duh! KPK Sebut 19.967 Penyelenggara Negara Belum Lengkapi LHKPN, Termasuk Mendagri Tito?

Ia mengatakan pemenuhan hak keuangan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan sekaligus penghargaan atas profesionalitas, jasa, dan pengabdian insan KPK selama melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di KPK.

Untuk diketahui, KPK akan memberhentikan dengan hormat 56 pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) per 30 September 2021. TWK merupakan salah satu rangkaian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Noor Pratiwi
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: