Pantau Flash
KPK Tetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Tersangka
Covid-19 RI 16 Oktober: Kasus Positif Naik 997 dengan Pasien Sembuh 1.525
Buntut Kabur Karantina, Polda Metro Jaya Bakal Periksa Rachel Vennya 21 Oktober
Polda Metro Gerebek Holywings Tebet, Ada Ratusan Orang Masih Berkerumun
Jokowi Ogah Manjakan BUMN Sakit: Terlalu Sering Dapat Proteksi, Maaf Enak Sekali

Usai Presiden Peringatkan Berantas Mafia Tanah, ATR/BPN pun Turun Tangan Bantu Polisi

Usai Presiden Peringatkan Berantas Mafia Tanah, ATR/BPN pun Turun Tangan Bantu Polisi Suasana Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2021 di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur, Jumat. ANTARA/HO

Pantau.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah bekerja sama dengan kepolisian, untuk bersama-sama mengurangi dan memberantas mafia tanah sarnpai ke akarnya karena mafia ini meresahkan masyarakat.

"Dalam upaya memerangi kejahatan pertanahan atau yang dikenal dengan mafia tanah, Kementerian ATR/BPN bekerja sarna dengan kepolisian untuk bersama-sama memberantas mafia tanah," ujar Asisten I Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sodikin, di Penajam, Jumat (24/9/2021).

Baca juga: Usai Diperingatkan Presiden, Polri Langsung Sigap Usut Kasus Mafia Tanah

Pernyataan tersebut merupakan sambutan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, yang dibacakan Sodikin saat memimpin upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang yang digelar di Kantor ATR/BPN Kabupaten PPU.

Beberapa kasus besar sudah diungkap, ada yang sudah divonis dan ada juga yang sedang dalarn proses hukum, sehingga bagi pegawai Kementerian ATR/BPN baik ASN ataupun PPNPN, diingatkan jangan sekali-kali menjadi bagian dari mafia tanah.

"Saya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat dalam mafia tanah," katanya dalam sambutan. Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), menteri ATR/BPN mengajak gubemur dan bupati/wali kota untuk menyukseskan program ini.

Caranya dengan membantu masyarakat kurang marnpu melalui penyediaan anggaran Pra-PTSL, kemudian membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB, sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai.

"Masih banyak dijumpai kendala sertifikat tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan," katanya.

Menteri juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para gubernur, bupati/wali kota, camat, kepala desa, dan lurah yang telah bekerja sama dengan jajaran Kementerian ATR/BPN dalam menyukseskan Program Strategis Kementerian ATR/BPN.

Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021 ini mengusung tema percepatan pemulihan ekonomi melalui pelayanan tata ruang dan pertanahan yang profesional.

Ia juga mengatakan, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan Geographyclnformation System Tata Ruang di antaranya RTR-Online, RDTR-Interaktif, RTR-Builder, Konsultasi Publik Online, dan Protaru.

Tim Pantau
Editor
Gilang
Penulis
Gilang

Berita Terkait: