Pantau - Sebanyak delapan fraksi di DPR RI telah menyatakan sikap untuk menolak pengembalian sistem Pemilu proporsional tertutup, salah satunya adalah Fraksi PKS.
Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani Heryawan berpendapat, peluang keterwakilan perempuan di parlemen akan lebih besar apabila menggunakan sistem proporsional terbuka.
"Meski sama-sama memilih PKS, misalnya, tapi kan dengan adanya calon perempuan, itu akan lebih menarik," papar Netty di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Baca Juga: Delapan Fraksi DPR Nyatakan Sikap Tolak Pemilu Tertutup
Nety mengemukakan, apabila sistem Pemilu dikembalikan kepada proporsional tertutup, maka hal ini akan menyulitkan caleg perempuan untuk bertarung di internal partai.
"Jika tertutup, berarti ada kompetisi yang luar biasa di dalam partai itu sendiri untuk mendapatkan nomor urut," lanjut anggota Komisi IX DPR ini.
Dari sisi psikologis, lanjut Netty, sistem proporsional tertutup tidak akan memotivasi para caleg untuk turun ke daerah pemilihan (dapil) dan menyerap aspirasi masyarakat. Pasalnya, tidak ada kedekatan antara caleg dengan konstituennya.
Baca Juga: Nasdem Klaim PKS dan Demokrat Deklarasi Dukungan ke Anies Akhir Januari
"Karena kalau sistem tertutup kan hanya identitas partai yang dikenal, bukan calegnya," tutup Netty.
Wacana pengembalian sistem Pemilu proporsional tertutup pertama kali muncul dari Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Hal ini merujuk pada adanya proses judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pernyataan dari Hasyim tersebut mengundang reaksi dari sejumlah petinggi partai politik (parpol). Dari sembilan fraksi yang ada di Parlemen, hanya PDIP yang menyetujui sistem proporsional tertutup.
Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani Heryawan berpendapat, peluang keterwakilan perempuan di parlemen akan lebih besar apabila menggunakan sistem proporsional terbuka.
"Meski sama-sama memilih PKS, misalnya, tapi kan dengan adanya calon perempuan, itu akan lebih menarik," papar Netty di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Baca Juga: Delapan Fraksi DPR Nyatakan Sikap Tolak Pemilu Tertutup
Nety mengemukakan, apabila sistem Pemilu dikembalikan kepada proporsional tertutup, maka hal ini akan menyulitkan caleg perempuan untuk bertarung di internal partai.
"Jika tertutup, berarti ada kompetisi yang luar biasa di dalam partai itu sendiri untuk mendapatkan nomor urut," lanjut anggota Komisi IX DPR ini.
Dari sisi psikologis, lanjut Netty, sistem proporsional tertutup tidak akan memotivasi para caleg untuk turun ke daerah pemilihan (dapil) dan menyerap aspirasi masyarakat. Pasalnya, tidak ada kedekatan antara caleg dengan konstituennya.
Baca Juga: Nasdem Klaim PKS dan Demokrat Deklarasi Dukungan ke Anies Akhir Januari
"Karena kalau sistem tertutup kan hanya identitas partai yang dikenal, bukan calegnya," tutup Netty.
Wacana pengembalian sistem Pemilu proporsional tertutup pertama kali muncul dari Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Hal ini merujuk pada adanya proses judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pernyataan dari Hasyim tersebut mengundang reaksi dari sejumlah petinggi partai politik (parpol). Dari sembilan fraksi yang ada di Parlemen, hanya PDIP yang menyetujui sistem proporsional tertutup.
- Penulis :
- Aditya Andreas
