Pantau Flash
Gerindra Tegaskan Tak Calonkan Eks Napi Koruptor di Pilkada
Ada 94 Aduan Terhadap ASN di www.aduanasn.com, Terbanyak Soal Intoleransi
Duh! 93 Rumah dan 165 Bidang Tanah Terdampak Akibat Proyek Tol
Wasekjen Demokrat: Kawan-kawan PDIP, Kalian Akan Kembali ke Bawah
Pemerintah Akan Luncurkan Biodiesel B30 pada Desember 2019

Amril Mukminin Telah Terima Suap Sebelum Jadi Bupati Bengkalis

Headline
Amril Mukminin Telah Terima Suap Sebelum Jadi Bupati Bengkalis Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Bupati Bengkalis periode 2016-2021 Amril Mukminin (AMU) diduga menerima suap dan gratifikasi dari sebelum menjabat sebagai bupati. KPK menyebut uang haram itu terkait pengerjaan proyek multiyears pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis, tahun anggaran 2017-2019. 

"Pada Febuari 2016, sebelum AMU menjadi bupati Bengkalis, diduga ia telah menerima uang sebanyak Rp2,5 miliar untuk memuluskan proyek jalan Duri-Sei Pakning, Bengkalis, multiyears tahun anggaran 2017-2019," kata Wakil Ketua Laode M Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/5/2019). 

Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Bengkalis Jadi Tersangka Korupsi Proyek Jalan

Setelah Amril menjadi bupati, lanjut Laode, diduga ia bertemu dengan pihak PT CGA, perusahaan yang memenangkan lelang proyek Jalan Duri-Sei Pakning. Dalam pertemuan itu, PT CGA diduga meminta tindak lanjut Amril terkait proyek agar bisa segera tanda tangan kontrak.

Permintaan itu disanggupi Amril. Untuk imbalannya, Amril menerima uang dari rentang Juni dan Juli 2017 sebanyak Rp3,1 miliar dalam bentuk dolar Singapura dari pihak PT. CGA.

"Sehingga total tersangka AMU diduga menerima uang setidak-tidaknya Rp5,6 miliar, baik sebelum ataupun saat menjadi bupati Bengkalis," ungkap Laode.

Baca juga: Hari Ini KPK Kembali Lakukan Penggeledahan di Bengkalis

Atas perbuatannya, AMU disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasl 11 atau Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Adryan Novandia
Reporter
Lilis Varwati
Category
Nasional