Pantau.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja melontarkan kritik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait permasalahan warga negara asing (WNA) yang memiliki e-KTP dan masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Menurut Bagja, hal itu terjadi lantaran pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2019 yang dilakukan KPU tidak dilakukan secara faktual. Ia mengatakan, hasil kajian Bawaslu menemukan banyak pemilih yang tidak didatangi petugas KPU saat melakukan coklit data pemilih 2019.
"Kenapa WNA itu muncul dan inilah yang menjadi kritikan kami ke teman-teman KPU ada satu kesimpulan bahwa coklit yang dilakukan ada kesalahan prosedur yanh dilakukan KPU, itu yang kami temukan," kata Bagja dalam sebuah diskusi bertajuk 'DPT Pilpres Kredibel atau Bermasalah?' di Seknas Prabowo-Sandiaga, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).
Baca juga: Kala Prabowo Sanjung Kinerja KPU dan Bawaslu
Bagja menambahkan, dari hasil penelusuran Bawaslu di lapangan juga menemukan satu permasalahan lain, yakni ditemukannya WNA yang masuk ke dalam DPT justru tidak memiliki identitas khususnya e-KTP, melainkan hanya memiliki surat keterangan perekaman e-KTP.
"Ada satu masalah lagi, WNA yang masuk ke dalam DPT tersebut tidak mempunyai KTP elektronik akan tetapi punya surat rekam KTP elektronik. Jadi yang diperiksa adalah surat keterangan perekaman KTP elektronik, bukan KTP elektronik," ungkapnya.
Baca juga: KPU Buat Komite Damai di Debat Ketiga, Apa Itu?
Untuk itu, Bagja menegaskan, coklit yang dilakukan KPU harus sepenuhnya dilakukan dengan faktual dari rumah ke rumah. Hal itu menurutnya sudah diatur dalam undang-undang Pemilu, coklit harus dilakukan dengan cara mendatangkan dari rumah ke rumah.
"Kajian Bawaslu temukan 10 rumah yang didatangi langsung oleh KPU, satu sampai dua rumah saat coklit tidak didatangi oleh petugas," tandasnya.
rn- Penulis :
- Adryan N
