Pantau.com - Pemerintah Republik Indonesia tak segan membawa permasalahan terkait kebijakan diskriminatif dari Uni Eropa (UE) atas Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke World Trade Organization (WTO).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan jika kebijakan dari tim khusus UE disetujui maka Indonesia akan langsung membawa WTO.
"Begitu parlemen Eropa megadopt (kebijakan) iti sudah official, Indonesia bertekad membawa ke WTO dan akan mengambil berbagi langkah lain yang saya tidak jelaskan satu persatu. Artinya kita tidak mau diperlakukan begini oleh negara-negara Uni Eropa," ujarnya saat jumpa pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).
Baca juga: Yakin Ada Diskriminasi Minyak Sawit oleh Uni Eropa, Menko Darmin Geram
"Kita nanti akan bawa ke WTO tapi perlu diketahui kita gak akan pernah goyang mengenai itu," imbuhnya.
Untuk saat ini pihaknya terus mendorong agar kebijakan tersebut dapat dihentikan. Pasalnya Darmin menilai adanya diskriminasi pada produk CPO.
"Kita berusaha mengingatkan, jangan teruskan, kalau dia teruskan dan parlemen Eropa memutuskan minggu depan atau 2 bulan lagi, kita akan bawa ke WTO itu forumnya untuk bertengkar. Ini ada apa, kok soybean oil dari AS low risk, pembahasannya gimana. Kok tiba-tiba CPO yang high risk," paparnya.
Baca juga: Soal Pemimpin Pasca Pilpres, Sri Mulyani: Keduanya Janji Reformasi
Lebih Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tak menutup kemungkinan jika Indonesia juga akan melakukan pelarangan-pelarangan atas penggunaan produk Uni Eropa di Indonesia.
"Ya (banned), tadi kita akan pertimbangkan semua. Saya sudah sebutkan beberapa kan. Nanti kita lihat gerak majunya gimana. Ya kita lihat, kalau kau enggak boleh lagi mati, kelapa sawit kita mati rakyat kita masa kita biarin. Kita lihat, masih terus berkas, kita berikan sinyal keras pada UE," ungkapnya.
"Kalau kita harus punya pilihan hidup ini. Kita harus tegas tidak mau didikte. Orang suka bilang karena seolah-olah Presiden mau diatur, sama sekali tidak mau diatur. Nasional interest kita diatas segala-galanya," pungkasnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
