Forgot Password Register

KPK Panggil 3 Pegawai Kemendagri Usut Kasus Bowo Sidik

KPK Panggil 3 Pegawai Kemendagri Usut Kasus Bowo Sidik Tersangka suap Bowo Sidik Pangarso (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil tiga pegawai Kementerian Dalam Negeri dalam kasus suap Bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). 

Tiga saksi tersebut di antaranya, Kepala Seksi pengembangan pasar Rakyat Husodo Kuncoro Yakti, Kepala sub bagian penyiapan bahan pimpinan Kemendagri Wawan Kurniawan, dan Tenaga Ahli pada Biro perencanaan Sekjen Kemendagri Heri Padmo Wicaksono. 

"Tiga saksi tersebut akan diminta keterangan untuk tersangka IND (Indung, pihak swasta)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (22/5/2019). 

Baca juga: KPK Sita Belasan Dokumen Risalah Rapat di DPR yang Dihadiri Bowo Sidik

Diketahui, Indung merupakan orang kepercayaan Bowo Sidik Pangarso, mantan Anggota DPR RI yang menerima suap dari marketing manager PT HTK Asty Winasti. Indung berperan sebagai perantara dari penerimaan suap tersebut. 

KPK menduga Bowo telah menerima suap dari PT HTK sebanyak enam kali dengan total Rp221 juta dan USD 85.130. uang-uang tersebut kemudian diubah dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu yang ditemukan KPK dalam amplop di sebuah kantor di Jakarta. 

Bowo disebut masih menerima pemberian ke tujuh dari PT HTK saat KPK melakukan operasi tangkap tangan kemarin. Uang yang diterima Bowo melalui pihak swasta PT Inersia, Indung, sebanyak Rp89,4 juta.

Baca juga: KPK Panggil Pimpinan PT Pilog Terkait Kasus Bowo Sidik

Akibat perbuatannya, Bowo dan Indung diganjar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan/atau pasal 12B UU No. 31/1999 Sebagaimana telah diubah dengan UU no. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi Asty diganjar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31/1999 Sebagaimana telah diubah dengan UU no. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More