Pantau.com - Pembuat kendaraan listrik China terkemuka BYD telah menandatangani kesepakatan untuk mulai membangun SkyRail di Salvador, Brasil, menurut rilis BYD Amerika Utara pada hari Kamis.
Rute tepi laut sepanjang 20 kilometer akan dibangun sebagian di atas laut untuk menghubungkan distrik pusat bisnis Salvador ke Pulau Sao Joao, dengan kapasitas 150.000 penumpang per hari. Ini akan terhubung ke kereta bawah tanah kota, menyediakan transportasi mulus untuk kota dengan 2,9 juta penduduk, menurut rilis.
Dikutip China Daily, proyek ini akan menjadi yang pertama untuk BYD di Amerika Latin dan akan menjadi bagian dari Sistem Transportasi Kendaraan Ringan kota (VLT), yang dijadwalkan untuk memulai konstruksi dalam waktu enam bulan dan akan beroperasi penuh pada tahun 2021.
Baca juga: Biar Pinter Saat Nonton Debat, Berikut Isu Energi yang Wajib Kamu Tahu
"Dengan VLT, populasi pinggiran kota akan memiliki moda transportasi yang cepat dan nyaman yang juga membuka ruang untuk pengembangan kota," kata Gubernur Negara Bagian Bahia Rui Costa.
"Bisnis baru akan berkembang dan kami akan menarik perusahaan untuk membangun fasilitas komersial, perumahan, waktu luang dan penciptaan lapangan kerja. Dari sistem transportasi baru, kami juga akan memiliki peluang untuk tumbuh," katanya.
BYD akan membawa solusi transportasi mutakhirnya ke kota terbesar ketiga di Brasil, yang sangat membutuhkan transportasi umum yang memadai untuk mendukung pertumbuhan populasi, kata Stella Li, wakil presiden senior BYD Company Limited dan Presiden BYD Motors Inc.
"SkyRail adalah nol emisi dan moda transportasi otonom, menawarkan beberapa teknologi terbaik yang tersedia untuk Salvador. Selain itu, ini juga akan menciptakan kembali daerah perkotaan serta menghasilkan pengembangan di wilayah tersebut," tambahnya.
Diluncurkan pada Oktober 2016 setelah lima tahun penelitian dan pengembangan senilai 5 miliar yuan ($ 740 juta), SkyRail memiliki fitur sistem penggerak otomatis tingkat tertinggi, menurut BYD. Saat ini beroperasi di kota Yinchuan di Cina barat.
Ngomong-ngomong soal monorail, Jakarta juga sebenarnya sempat membangun proyek monorel. Pada tahun 2003, PT. Indonesia Transit Central (ITC), konsorsium yang terdiri dari PT. Adhi Karya, PT. Global Profex Sinergy, dan PT. Radiant Utama, memprakarsai pembangunan Jakarta Monorail.
Baca juga: 'Kepincut' Bisnis Energi, Putra Mahkota Arab Singgahi Indonesia
Dalam pelaksanaannya, PT. ITC menggandeng MTrans Holding dari Malaysia. Tahun 2004, konstruksi mulai dikerjakan dengan membangun tiang-tiang pancang.
Presiden RI pada saat itu, Megawati Soekarnoputri, meresmikan tiang pertama pada tanggal 14 Juni 2004. Pada 31 Juni 2004, proyek ini dialihkan ke konsorsium PT. Jakarta Monorail dan Omnico Singapura.
Pada Juli 2005, projek ini berganti tangan lagi dengan MoU baru. Proyek diberikan kepada sebuah konsorsium perusahaan Indonesia yang terdiri dari PT Bukaka Teknik Utama, PT INKA, dan Siemens Indonesia. Pihak Omnico menentang ini dan jadwal penyelesaian pembangunan pada tahun 2007 sepertinya tidak mungkin terjadi. Namun pada Oktober 2005 konstruksi terus berlangsung, dengan anggapan bahwa fondasi dasar "pile" dan pilar dapat digunakan oleh konsorsium dan teknologi yang memenangi tender.
Meski terdapat permasalahan dalam pembiayaan, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutiyoso, bersikeras untuk melanjutkan pembangunan monorail tersebut setelah ada bantuan dana dari Dubai Islamic Bank, Uni Emirat Arab. Dubai Islamic Bank mempersyaratkan ada jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk proyek monorel tersebut. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan pada saat itu, Sri Mulyani Indrawati. Penolakan ini menyebabkan pembangunan monorel menjadi tertunda.
Baca juga: Puluhan Tahun 'Dikuras' AS, Segini Cadangan Emas Freeport
Tahun 2010, saat Fauzi Bowo menjadi Gubernur DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta berusaha mengambil alih membangunan monorel. Sebagai kompensasi penggantian nilai investasi yang telah di keluarkan, PT. Jakarta Monorail meminta Pemprov DKI Jakarta membayar ganti rugi sebesar Rp600 miliar. Namun berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemprov DKI Jakarta cukup membayar maksimal Rp204 miliar.
Tahun 2011, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo, menghentikan proyek pembangunan monorel dan mengganti nilai investasi milik PT. Jakarta Monorail. Tahun 2013, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, menghidupkan kembali proyek monorel yang kerjakan oleh PT. Jakarta Monorail dengan 15 syarat. Syarat tersebut antara lain adalah PT. Jakarta Monorail memiliki modal senilai Rp15 triliun untuk membangun. Namun syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT. Jakarta Monorail sehingga Gubernur Jakarta saat ini, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali membatalkan proyek pembangunan monorel tersebut.
- Penulis :
- Nani Suherni
