Pantau.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani tak mengelak jika kebijakan pemerintah saat ini dinilai populis atau mengutamakan kebijakan yang disukai oleh masyarakat.
Ia menilai, menjadi sebuah keniscayaan di dalam sebuah negara demokrasi mendahulukan kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat. Menurutnya, hal ini tak masalah jika kebijakan yang dihasilkan memang benar-benar berpihak pada masyarakat.
"Jadi populism juga sebenarnya enggak salah, karena kan pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat. Namun yang kemudian menjadi tantangan bagaimana kita bisa membuat suatu program yang memang connect dengan concern atau kebutuhan masyarakat. Namun tetap sustainable dari sisi APBN-nya," ujarnya saat menjadi pembicara dalam acara Ekonomi Outlook 2019, di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).
Baca juga: Pengusaha: Sopir Masuk Tol Rp700 Ribu, Keluar Tol Hemat Rp500 Ribu
Kebijakan populis diambil dengan mencari tahu apa yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat. Meskipun kebijakan yang diharapkan ini tentunya belum tentu menjadi persoalan utama.
"Cara yang dilakukan bisa bermacam-macam, ada kemudian kalau dilihat di masyarakat. Kebutuhannya adalah bahan makanan pokok makanan yang murah dan segala sesuatu kalau bisa semurah mungkin, kalau bisa gratis itu memunculkan semua ide diberikan dalam harga yang sangat murah atau diberikan subsidi," paparnya.
"Kemudian kalau harapannya ini adalah generasi milenial yang pengen kerja maka programnya adalah yang bisa menangkap keinginan untuk mereka yang mencari kerja," imbuhnya.
Kebijakan-kebijakan populis ini dianggapnya turut mendorong masyarakat semakin yakin kepada pemimpin negara karena kebijakannya dianggap memenuhi harapan masyarakatnya. Walaupun belum tentu menyelesaikan problem utama negara.
"Karena dalam pemilu yang memiliki sistem demokrasi adalah kita ingin pemimpin kan dipilih oleh rakyatnya dan kebutuhan rakyat bisa percaya pada pemimpin itu kemudian memunculkan berbagai indikasi untuk bagaimana masyarakat bisa menilai bahwa calon yang akan dipilih itu memang memenuhi harapan," paparnya.
Baca juga: Maskapai Termurah se-Asia Merugi karena Kenaikan Avtur
Ia juga memberikan salah satu program di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilainya cukup populis, yakni terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun kata dia perkembangan SDM memang semestinya dilakukan.
"Kalau kita bisa bicara dengan program presiden sekarang bicara soal SDM itu juga populism," katanya.
"Tapi itu populism yang benar, karena tidak ada negara yang bisa maju tanpa ada pendidikan yang baik, tanpa kesehatan yang baik, dengan kesenjangan yang lebih tinggi. Dari situ persoalannya bukan masalah, arahnya itu bagaimana ke pendidikan harus dilakukan, dengan anggaran mencapai Rp490 triliun itu benar-benar bisa menjamin kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
