Pantau - Sebanyak 5.000 nelayan di Kota Batam, Kepulauan Riau, tercatat telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025, sebagai bagian dari program perlindungan sosial yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perikanan (Diskan) Kota Batam.
Kepala Diskan Kota Batam, Yudi Admajianto, menyampaikan bahwa pada tahun 2025 pemerintah daerah telah menganggarkan perlindungan bagi tambahan 1.556 nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Penambahan peserta ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap nelayan, profesi yang diketahui memiliki tingkat risiko tinggi di sektor kelautan.
Target 6.000 Nelayan Terlindungi Tahun 2026, Validasi Data Terus Ditingkatkan
Pemerintah Kota Batam menargetkan jumlah nelayan yang terlindungi meningkat menjadi 6.000 orang pada tahun 2026.
Data Rencana Tata Produksi (RTP) mencatat bahwa total jumlah nelayan di Batam diperkirakan sekitar 15.000 orang, dengan 7.883 nelayan yang telah tervalidasi dan terdaftar dalam sistem satu data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka).
Yudi menjelaskan bahwa nelayan yang memiliki pekerjaan sampingan tetap dapat memperoleh perlindungan asalkan telah tercatat secara resmi sebagai nelayan dalam sistem Kusuka.
Validasi data dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bantuan sosial dan program perlindungan benar-benar menjangkau kelompok yang berhak.
Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada nelayan dan keluarganya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Balian Godfrey
