Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Kenaikan Angka PHK Jadi Sorotan, Ketua DPR Desak Pemerintah Ambil Tindakan Nyata Selamatkan Tenaga Kerja

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Kenaikan Angka PHK Jadi Sorotan, Ketua DPR Desak Pemerintah Ambil Tindakan Nyata Selamatkan Tenaga Kerja
Foto: Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani (sumber: DPR)

Pantau - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta pemerintah bersikap proaktif dalam merespons fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan di berbagai sektor.

Puan menegaskan bahwa demokrasi yang diperjuangkan melalui reformasi harus hadir nyata dalam kehidupan rakyat, tidak hanya dalam aspek politik tetapi juga ekonomi.

"Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh 'dapur' rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja".

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa per 20 Mei 2025, sebanyak 26.454 pekerja mengalami PHK.

Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, menandakan adanya krisis ketenagakerjaan yang mendesak untuk ditangani.

Strategi Konkrit dan Kerja Bersama

Puan menekankan bahwa angka PHK bukan sekadar statistik, tetapi pengingat bahwa banyak rakyat kehilangan sumber penghidupan dan masa depan yang tidak pasti.

"Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera".

Ia mendorong pemerintah agar segera menyiapkan strategi mitigasi yang jelas, tidak hanya menunggu krisis reda dengan sendirinya.

"Harus ada program padat karya yang digelorakan, relokasi atau pelatihan ulang untuk pekerja terdampak, dan intensifikasi dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan".

Puan juga menyoroti berbagai tantangan struktural yang menghambat kesejahteraan, termasuk kesenjangan yang dirasakan para pekerja.

Ia menegaskan bahwa DPR RI siap mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat dan pekerja.

"Yang paling pokok saat ini adalah menyelesaikan masalah ekonomi: bagaimana pendapatan rakyat harus ditingkatkan; lapangan kerja tersedia; rakyat dapat memiliki sumber penghidupan untuk sejahtera".

"DPR RI, melalui fungsi konstitusionalnya, akan mendukung setiap kebijakan negara yang dapat memberikan jalan bagi rakyat untuk menemukan solusi dalam bidang ekonomi; sehingga rakyat hidup nyaman, tentram, dan sejahtera".

Puan juga mengajak seluruh pihak, termasuk pelaku usaha, untuk terlibat dalam kerja bersama mengatasi badai PHK ini.

“Membangun Indonesia yang besar ini, membutuhkan kerja bersama seluruh anak bangsa”.

“Dan negara tidak boleh lagi menjadi penonton ketika rakyatnya terpuruk kehilangan pekerjaan. Kerja bersama dibutuhkan untuk memastikan adanya kebijakan konkret yang menyelamatkan tenaga kerja Indonesia”.

Penulis :
Arian Mesa
Editor :
Tria Dianti