Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi inovasi Pemerintah Kota Makassar yang menghadirkan berbagai layanan penting di Mal Pelayanan Publik (MPP), termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Dorongan Percepatan Layanan Publik
Tito Karnavian melakukan kunjungan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Makassar Government Center (MGC).
Kunjungan ini bertujuan mendorong peningkatan pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
"Karena itu (PBG dan BPHTB) salah satu outlet yang sangat penting sekali, kalau enggak pakai outlet ini di Mal Pelayanan Publik, saya bisa membayangkan masyarakat akan datang ke kantor dinas," ungkap Tito.
Ia berharap semua daerah yang sudah memiliki MPP menyediakan gerai PBG dan BPHTB.
Selain itu, Tito juga mendorong pemerintah daerah yang belum memiliki MPP agar segera membangunnya karena infrastruktur ini memudahkan masyarakat.
"Sehingga prosesnya bisa cepat, itu menolong rakyat, termasuk di bidang perumahan," ujarnya.
Dukungan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan pemerintah sudah menerapkan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Langkah ini dilakukan agar MBR dapat memiliki rumah layak huni.
"Saya tadi bersama Pak Mendagri sudah melihat di dua konter BPHTB dan PBG, betul-betul di situ sudah gratis buat MBR," ungkap Maruarar.
Ia berharap layanan ini terus ditingkatkan supaya manfaatnya semakin luas.
"Lebih baik lagi, lebih cepat lagi melayani rakyat, supaya makin banyak rakyat kecil terutama yang dilayani dengan cepat dan dipermudah," tambahnya.
Peninjauan Rumah Tidak Layak Huni
Setelah meninjau MPP, Mendagri Tito dan Menteri PKP Maruarar meninjau rumah tidak layak huni di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
Mereka masuk langsung ke beberapa rumah warga untuk melihat kondisi secara nyata.
Ada lima rumah yang ditinjau dan akan direnovasi melalui program Kementerian PKP.
Program renovasi ini memanfaatkan dukungan anggaran dari Corporate Social Responsibility (CSR).
Tujuan renovasi adalah meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
- Penulis :
- Shila Glorya
