Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, bersama sejumlah anggota Komisi I melakukan kunjungan kerja reses ke Markas Kodam IV Diponegoro sebagai bagian dari rangkaian kunjungan ke sejumlah kodam besar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Evaluasi Pengamanan dan Respons TNI Pasca Insiden Nasional
Kunjungan ini bertujuan untuk mendalami berbagai aspek operasi militer selain perang serta mengevaluasi sistem pengamanan nasional, khususnya pasca peristiwa yang terjadi pada 25 Agustus hingga 2 September 2025.
Sukamta menyampaikan bahwa dalam diskusi dengan jajaran TNI, fokus utama adalah optimalisasi proses pengamanan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami sangat menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR maupun eksekutif, namun apabila ada tindakan kriminal dalam proses tersebut, tentu harus ada konsekuensi sesuai aturan hukum,” tegasnya.
Komisi I juga membahas kesiapsiagaan aparat dalam menghadapi kondisi kritis dan darurat, termasuk pengaturan prosedur operasional, kebutuhan anggaran, dan ketersediaan peralatan pendukung yang memadai.
Tantangan Era Digital: Penguatan Kapasitas Siber TNI Diperlukan
Sukamta menyoroti pentingnya kesiapan TNI menghadapi tantangan baru di era digital, termasuk potensi kriminalisasi dan manipulasi melalui teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan media digital.
Ia menyatakan bahwa TNI harus memperkuat satuan siber sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
“TNI harus memperkuat kemampuan personelnya yang menguasai teknologi cyber, baik dalam aspek keamanan maupun teknologi lainnya, agar tetap efektif dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
Komisi I DPR RI menyatakan komitmennya untuk mendukung penguatan kapasitas teknologi dan pertahanan digital TNI guna menjaga kedaulatan dan keamanan nasional dari berbagai ancaman kontemporer.
- Penulis :
- Aditya Yohan
