Pemerintah Ancam Alihkan Dana Rp25 Triliun dari BTN ke Bank Lain, Dinilai Tak Optimal Serap Likuiditas

Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengalihkan dana sebesar Rp25 triliun dari Bank Tabungan Negara (BTN) ke bank lain jika BTN tidak mampu menyerap dana tersebut secara optimal.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat berada di Jakarta pada Kamis, menanggapi rendahnya tingkat penyaluran dana BTN dibandingkan bank lain penerima dana pemerintah.

“Saya perkirakan dia paling bisa serap Rp10 triliun sampai akhir tahun. Saya akan pindahkan 15 triliun ke bank yang lain kecuali besok dia menghadap saya, dia bilang dia sanggup,” ungkapnya.

Dana BTN Paling Rendah Diserap Dibanding Bank Lain

Pemerintah sebelumnya telah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BTN.

Dari total tersebut, Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp55 triliun, sementara BTN memperoleh Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

Namun, tingkat penyaluran dana oleh BTN tercatat hanya 19 persen, jauh di bawah Bank Mandiri (74 persen), BRI (62 persen), BSI (55 persen), dan BNI (50 persen).

“Saya akan pindah ke bank yang lain aja,” tegas Purbaya merespons rendahnya serapan BTN.

Dana Akan Dialihkan ke Bank Daerah

Purbaya menjelaskan bahwa sebagian dana BTN kemungkinan akan dialihkan ke bank lain yang dinilai lebih siap, seperti Bank Jakarta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur.

“Karena backing mereka kuat, jadi ga apa-apa,” ia mengungkapkan.

Selain sebagai bentuk efisiensi, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perbankan.

Hingga kini, berdasarkan laporan bank penerima, realisasi penyaluran dari total dana Rp200 triliun telah mencapai Rp112,4 triliun atau 56 persen.

Purbaya menilai penempatan dana pemerintah ke bank Himbara telah membawa dampak positif terhadap perekonomian.

“Tiba-tiba mengubah image fiskal kita tadinya gak punya duit sekarang kebanyakan duit,” ungkapnya.

Ia juga menyebut kebijakan ini mendorong konsumsi, investasi, dan pertumbuhan kredit di tengah pemulihan ekonomi nasional.