Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan integritas, akuntabilitas, dan tata kelola bersih dalam mewujudkan swasembada pangan. Nilai-nilai tersebut harus terus diinternalisasikan dan diimplementasikan dalam kegiatan pelayanan publik dan program akselerasi kemandirian pangan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Suwandi menyampaikan bahwa integritas bukan hanya sebagai pedoman etis, melainkan standar kerja yang harus hadir dalam setiap proses kebijakan. Mulai dari pelayanan publik kepada petani, pelaksanaan program strategis, hingga pengelolaan anggaran publik.
Internalisasi dari nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) dipandang sebagai fondasi untuk memastikan seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada petani dan berjalan dengan akuntabel. Melalui penguatan budaya integritas, Kementan ingin memastikan bahwa swasembada pangan tidak hanya dicapai secara teknis, tetapi juga melalui tata kelola yang bersih dan dipercaya publik.
“Kita terus menyatukan kekuatan dengan stakeholder dalam mencapai swasembada secara berintegritas. Integritas dan BerAKHLAK, agar dilakukan, diinternalisasi kepada seluruh jajaran dan dilaksanakan dalam bentuk tindakan yang nyata di lapangan,” kata Suwandi pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Suwandi menambahkan bahwa Kementan juga memperkuat berbagai kanal pengawasan dan pelaporan. Termasuk kanal Lapor Pak Amran 082311109390 untuk mempercepat penanganan dugaan penyimpangan.
“Masalah di lapangan tentunya tidak sedikit. Tetapi dengan berbagai saluran yang ada, akan mempercepat penyelesaian ini. Kemudian diperkuat upaya-upaya untuk bekerja secara BerAKHLAK, berintegritas, tegak lurus sebagai aparatur yang harus melayani petani dengan sepenuh hati dan amanah,” ungkapnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa ekosistem pengendalian integritas terus dibangun melalui whistleblowing system, SPI (sistem pengendalian internal), WBK (wilayah bebas dari korupsi), dan program pencegahan berkelanjutan.
“Program ini tersusun berkelanjutan terus-menerus, bagaimana internalisasi untuk integritas, dan wilayah bebas dari korupsi. Ada kegiatan SPI, sistem pengendalian internal, ada whistleblower, wilayah bebas dari korupsi, ada kegiatan-kegiatan mencegah korupsi. Mencegah lebih baik daripada mengobati,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, yang hadir secara virtual, mengingatkan bahwa korupsi, baik skala besar maupun petty corruption, masih menjadi ancaman serius dan harus dihadapi dengan komitmen berkelanjutan.
“Saya berharap ini bukan hanya sekedar di tanggal 9 saja kita mengingat tentang Hari Antikorupsi Sedunia, tapi dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Kalau ingin transparan, kalau ingin lebih akuntabilitas, maka perilaku antikorupsi ini harus kita pedomani, harus kita jaga,” ujarnya.
Ia juga mendorong Kementan mempercepat target tata kelola bersih sebagai bagian dari kontribusi menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, percepatan bukan hal yang mustahil. “Kalau perlu, khusus Kementerian Pertanian, Kementan Emas tahun 2040. Bahkan di bawah kepemimpinan Pak Menteri Amran, 2035 pun oke,” harapnya.
Tidak hanya itu, Setyo kembali mengingatkan kepada para pegawai untuk membangun budaya integritas sejak awal. “Mereka punya kesempatan besar memberikan kontribusi positif dan ini harus diiringi integritas dan upaya mengantisipasi konflik kepentingan,” terangnya.
Peringatan Hakordia Tahun 2025 di Kementan diikuti lebih dari 900 peserta dari balai, satuan kerja provinsi-kabupaten, dan jajaran pusat. Kementan menegaskan komitmennya memperkuat pelayanan publik yang transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan seluruh upaya menuju swasembada pangan berjalan bersih, konsisten, dan berintegritas.
- Penulis :
- Arian Mesa
