Pantau - Isu tingginya biaya pendidikan, terutama uang kuliah tunggal (UKT), telah menjadi bahan perbincangan publik belakangan ini.
Ekonom Poltak Hotradero menilai, porsi anggaran pendidikan dalam APBN perlu ditinjau kembali. Meski alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, Poltak menyebut distribusi anggaran tersebut masih menghadapi tantangan.
"Itu kelihatan cukup berat ya sebenarnya, karena pendidikan itu lebar sekali. Sebagian besar masyarakat kita masih di pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi masih sangat kecil," kata Poltak di Jakarta, Kamis (30/5/2024).
Menurut Poltak, kondisi ini menyebabkan sebagian besar anggaran pendidikan terdistribusi lebih besar ke jenjang pendidikan dasar dan menengah.
"Pendidikan tinggi ini juga sebenarnya perlu peninjauan kembali, mengenai bagaimana skema yang terbaik. Karena di satu sisi memang pendidikan tinggi perlu independensi," tuturnya.
Poltak mencontohkan model pembiayaan pendidikan tinggi di Inggris, di mana anggaran untuk penelitian dan pengembangan (RnD) oleh berbagai korporasi dialokasikan ke universitas.
Skema ini memperkuat hubungan antara universitas dan industri, karena penelitian yang dilakukan di universitas langsung diterapkan dalam industri.
"Karena (ilmu) mereka benar-benar terpakai. Mungkin cara ini bisa dicoba di Indonesia. Tapi kan kembali lagi kita lihat bahwa anggaran RnD-nya di Indonesia masih rendah, ini yang sebenarnya jadi masalah," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
