Pantau - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, meminta pemerintah dan DPR mendalami dampak efisiensi anggaran agar tidak menghambat implementasi Astacita ke-6 Presiden Prabowo, yakni pembangunan desa dan pemerataan ekonomi.
“Pembangunan desa, termasuk jembatan gantung, bisa terdampak pemangkasan anggaran. Sebelum menyetujui, saya usul kita lakukan pendalaman,” ujar Yanuar dalam rapat dengan Kemendes PDT dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di DPR, Kamis (6/2/2025).
Menteri PU, Dody Hanggodo sebelumnya menyampaikan, target pembangunan jembatan gantung dan preservasi jembatan pada 2025 adalah 126 kilometer, menyusul kebijakan efisiensi anggaran.
Baca Juga: DPR Pertanyakan Pemangkasan Anggaran Kementerian PU hingga Rp 81 Triliun
Yanuar menilai, angka tersebut berisiko membuat pembangunan infrastruktur desa tidak optimal.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menambahkan bahwa Kemendes PDT memangkas anggaran 2025 sebesar Rp1,03 triliun, dari Rp2,19 triliun menjadi Rp1,15 triliun, akibat kebijakan efisiensi.
Pemangkasan anggaran ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 yang meminta efisiensi anggaran APBN dan APBD TA 2025 sebesar Rp306,69 triliun.
- Penulis :
- Aditya Andreas
