Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, berharap Presiden Prabowo Subianto tidak lagi melakukan pemangkasan anggaran pada 2026.
Menurutnya, perubahan alokasi APBN yang dilakukan di tengah jalan dapat mengganggu kinerja pemerintahan dan efektivitas penyerapan anggaran.
"Itu tidak efektif buat penyerapan anggaran dan tentunya akan mengganggu substansi APBN sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Aria usai rapat penentuan efisiensi mitra Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Aria menilai efisiensi anggaran yang diterapkan pada 2025 masih bisa dimaklumi, mengingat APBN tahun ini disusun sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden.
Baca Juga: Fraksi PDIP Kritik Keras Efisiensi Anggaran: Pegawai Honorer Bisa Kena PHK
"Untuk tahun pertama saya bisa memahami, karena mungkin visi dan kebijakan program Pak Prabowo berbeda dengan pemerintahan Pak Jokowi yang menyusun APBN 2025," jelasnya.
Meski memahami tujuan efisiensi untuk mendukung program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis, Aria menekankan pentingnya transparansi dalam prosesnya.
Saat ini, proses efisiensi anggaran telah memasuki tahap rekonstruksi. Pimpinan DPR telah meminta para pimpinan komisi untuk melanjutkan rapat dengan mitra kerja terkait anggaran, setelah sebelumnya sempat ditunda menunggu revisi pagu anggaran kementerian dan lembaga.
Kebijakan efisiensi ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, di mana Prabowo meminta penghematan APBN hingga Rp300 triliun.
- Penulis :
- Aditya Andreas
