#sri mulyani

Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana moneter dunia (IMF) memprediksi jika ekonomi global tumbuh negatif di 2020.

Sri Mulyani mengatakan anggaran untuk pembiayaan pasien COVID-19 akan disentralisasikan melalui Kementerian Kesehatan dan verifikasinya dilakukan oleh BPJS Kesehatan.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan membayar PPh 21 pekerja manufaktur yang selama ini dibayar sendiri oleh pekerja.

Meski begitu, lanjut dia, desain pemberian santunan dan asuransi kepada tenaga medis itu masih dimatangkan pemerintah.

Ia juga menjamin semua pejabat di kementerian maupun pemerintahan daerah dapat mengambil keputusan dengan tenang terkait realokasi anggaran tersebut.

Sri Mulyani menuturkan pendapatan negara turun 0,5 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2019.

Pasien yang terkena virus Korona atau Covid-19 akan dicover oleh BPJS Kesehatan.

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan berikan jangka waktu lebih untuk pelaporan SPT tahunan wajib pajak hingga April 2020.

Sri Mulyani mengatakan realisasi defisit anggaran hingga akhir Februari 2020 mencapai Rp62,8 triliun.

Sri Mulyani masih melakukan tugas secara penuh dalam menyiapkan langkah penyediaan anggaran di tengah wabah virus Korona.

Ketidakpastian global akibat penyebaran virus korona mengharuskan pemerintah untuk mengambil sejumlah langkah.

Sri Mulyani menyiapkan anggaran senilai Rp1 triliun untuk Kementerian Kesehatan dalam penanganan penyebaran virus korona jenis baru COVID-19.

Pemerintah mengumumkan stimulus fiskal berupa penanggungan pajak penghasilan bagi pekerja sektor manufaktur.

Menkeu menaikkan batas maksimal restitusi pajak dipercepat dari yang semula Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar.

Menkeu memperkirakan defisit pada APBN 2020 akan meningkat ke rentang 2,2-2,5 persen Produk Domestik Bruto, karena dampak dari wabah virus Korona.

Menkeu mengatakan dampak pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diputuskan Mahkamah Agung (MA) masih direview.

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bersalaman dengan penjabat eselon III karena tak ingin menyebarkan virus.

Sri Mulyani Indrawati menilai dampak dari wabah Virus Korona ke perekonomian dunia lebih kompleks.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah sedang mengkaji efektivitas dan waktu pemberlakuan insentif pariwisata.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji opsi penundaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh pasal 21) dalam menyikapi dampak virus korona.