Pantau Flash
Kapolda Sumut Copot Kapolsek Kutalimbaru, Buntut Ulah Anak Buahnya Cabuli Istri Tahanan
Relawan Jokowi Mania Gugat Instruksi Mendagri ke PTUN Jakarta
Sebuah SD Negeri Disegel Warga di Hari Pertama Belajar Tatap Muka, Orang Tua Siswa Kebingungan
Sungguh Perbuatan Biadab! Jemaah Sholat Subuh di Masjid Ditembaki Secara Brutal, 18 Orang Tewas dan 20 Lainnya Luka
Perintah Presiden Soal Harga Tes PCR Rp300 Ribu Harus Dijalankan, Tak Boleh Ada Toleransi!

PTUN Vonis Jokowi Langgar Hukum Kasus Pemblokiran Internet Papua

Headline
PTUN Vonis Jokowi Langgar Hukum Kasus Pemblokiran Internet Papua Presiden RI Joko Widodo (Foto: Antara)

Pantau.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutus Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate terbukti melawan hukum terkait pemblokiran koneksi internet di Papua pada 2019.

Gugatan pada 21 November 2019 itu diajukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) terdaftar di PTUN dengan nomor perkara 230/G/2019/PTUN.JKT dan sebagai tergugat adalah Menkominfo dan Presiden Jokowi.

"Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Menyatakan perbuatan para tergugat adaalah perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pemerintahan," demikian Hakim PTUN, Rabu (3/6/2020).

Baca juga: Soal Pembatasan Internet di Papua hingga Kini, Ini Jawaban Menko Wiranto

Pemblokiran yang dimaksud terkait dengan kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah di Papua pada Senin, 19 Agustus 2019. Kerusuhan tersebut membuat Menkominfo saat itu, Rudiantara, melakukan perlambatan hingga pemblokiran layanan data internet di Papua.

Dalam putusannya, hakim juga meminta pemerintah tidak mengulangi perbuatan atau tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Hakim juga mewajibkan para tergugat untuk memuat permintaan maaf atas kebijakan tersebut secara terbuka di tiga media cetak nasional, enam stasiun televisi nasional, tiga stasiun radio dalam kurun waktu sepekan.

"Menghukum para tergugat, meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia khususnya Papua dan Papua Barat," ucap Hakim.

Baca juga: Pemblokiran Internet Papua, Wiranto: Saya Tak Ragu Terus 'Lemotkan' Medsos

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: