Forgot Password Register

Kontras: Masih Ada Aparat yang Terlibat Pelanggaran HAM

Kontras: Masih Ada Aparat yang Terlibat Pelanggaran HAM Konpers Kontras soal kekerasan HAM (Foto: Pantau.com/Rizky Adytia)

Pantau.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut aparat masih sering terlibat dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Selain polisi, Kontras juga menyoroti oknum TNI dan sipir penjara yang sering melakukan tindak kekerasan.

Kepala Divisi Pembelaan HAM Kontras, Arif Nur Fikri mengatakan masih terulangnya keterlibatan aparat dalam pelanggaran HAM lantaran adanya penyiksaan terkait proses penyidikan atau pemeriksaan dalam suatu kasus pidana.

Baca juga: Fadli Zon Komentari Kasus Ahmad Dhani: Masa Ngomong Idiot Aja Jadi Tersangka?

"Kaitannya dengan proses penyidikan. Contoh kasus Yusman, terpidana anak. Tidak adanya proses pengawasan dan pendampingan yang benar dari penasihat hukum berdampak pada kasus penyiksaan oleh polisi," kata Arif di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Selain itu, kendala dan lemahnya profesionalisme dalam pengungkapan tidak pidana, penggunaan wewenang yang berlebihan serta masih hidupnya budaya kekerasan sehingga memicu tidak arogan yang berujung penyiksaan.

Dalam catatan yang dimiliki Kontras, pada tahun 2014-2018 tercatat 870 orang menjadi korban penyiksaan, dengan rincian 752 orang luka-luka dan 118 tewas. Namun, tak semuanya dilakukan oleh pihak kepolisian.

Baca juga: Polisi Pastikan Dua Orang Pendamping Tersangka Kasus Peluru Nyasar Bukan Anggota Perbakin

Dalam catatan itu, TNI dan sipir juga termasuk pihak yang terlibat dalam penyiksaan. Meski demikian, dalam dua tahun terkahir kasus penyiksaan yang melibatkan anggota kepolisian mulai menurun.

Dengan demikian, Arif mengatakan bahwa pemerintah perlu memastikan adanya pengaturan dan implementasi penghukuman praktik penyiksaan dan perlakukan lain yang kejam.

"Memastikan adanya instrumen pendukung hukum yang mendukung pemidanaan penyiksaan, pemulihan korban dan jaminan ketidakberulangan, seperti UU Anti Penyiksaan dan efektivitas perlindungan dan pemulihan bagi korban penyiksaan," kata Arif.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More