Pantau - Pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan pemangkasan 1.600 pekerja USAid di Amerika Serikat (AS) dan menempatkan seluruh staf bantuan luar negeri dalam cuti administratif berbayar, kecuali para pemimpin dan staf kunci di seluruh dunia.
Baca juga:
Trump Pangkas Jumlah Pegawai USAID, Ancaman PHK Menghantui
Departemen Efisiensi Pemerintah (Doge) pimpinan Elon Musk menginisiasi perampingan USAid, lembaga utama penyalur bantuan luar negeri AS yang menjadi instrumen penting "soft power" AS untuk memenangkan pengaruh di luar negeri.
"Dengan menyesal saya informasikan bahwa Anda terdampak aksi Pengurangan Tenaga Kerja," tulis email yang dikirim kepada pekerja yang akan diberhentikan, seperti dikutip Reuters.
Para pekerja yang menerima pemberitahuan akan diberhentikan dari layanan federal mulai 24 April 2025.
Baca juga:
Rencana Trump Gabungkan USAID ke Kemlu AS Tuai Kontroversi
USAid mengumumkan di situs webnya pada Minggu (23/2/2025) menjelang Senin (24/2/2025) dini hari waktu AS, semua pegawai langsung kecuali pekerja esensial akan ditempatkan dalam cuti administratif. Sebelumnya, pemberitahuan kepada staf menyebutkan sekitar 2.000 posisi di AS akan dihapuskan.
"Pemerintahan ini dan Menlu Rubio berpandangan sempit dalam memangkas keahlian dan kapasitas unik AS dalam merespons krisis," kata Marcia Wong, mantan pejabat senior USAid.
"Saat wabah penyakit muncul dan populasi mengungsi, para ahli USAid ini berada di lapangan dan pertama diterjunkan untuk membantu stabilisasi dan memberikan bantuan," imbuhnya.
Baca juga:
Trump Setuju Bubarkan USAID, Elon Musk Ungkap Alasannya
Trump memerintahkan penghentian bantuan luar negeri selama 90 hari setelah menjabat, menghentikan pendanaan untuk program penanggulangan kelaparan, penyakit mematikan, hingga penyediaan tempat penampungan bagi jutaan pengungsi di seluruh dunia.
Pemerintah telah menyetujui pengecualian untuk pembekuan senilai 5,3 miliar dolar AS (setarakan Rp83,21 triliun), sebagian besar untuk program keamanan dan penanggulangan narkotika.
Program USAid hanya menerima pengecualian kurang dari 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,57 triliun), jauh di bawah anggaran tahunan normal senilai 40 miliar dolar AS (sekitar Rp628 triliun) sebelum pembekuan. REUTERS
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Khalied Malvino
