
Pantau - Perdana Menteri (PM) Jepang, Shigeru Ishiba pada Rabu (4/12/2024) menyatakan Tokyo memantau situasi di Korea Selatan dengan "keprihatinan serius" setelah deklarasi darurat militer sementara oleh Presiden Yoon Suk Yeol.
"Kami telah memantau perkembangan sejak deklarasi darurat militer semalam dengan perhatian dan keprihatinan serius," ujar Ishiba, dikutip dari Kyodo News dan Anadolu.
Namun, dirinya mengaku tak dalam posisi mengomentari perihal urusan dalam negeri Korea Selatan. Ishiba menegaskan, Jepang akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan warga Jepang di Korea Selatan.
Rencananya, Ishiba akan mengunjungi Seoul pada Januari 2025 untuk bertemu dengan Presiden Yoon. Meski begitu, dia menuturkan bahwa "belum ada keputusan spesifik" terkait rencana tersebut.
Sementara itu, PM Swedia Ulf Kristersson menunda kunjungan yang dijadwalkan ke Korea Selatan setelah krisis politik di negara tersebut.
Baca juga:
- Partai Demokrat Korsel Ajukan Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol
- Korsel Umumkan Darurat Militer di Tengah Ketegangan Regional
Yonhap News melaporkan, Kristersson mulanya direncanakan tiba di Seoul pada Kamis (5/12/2024) dengan delegasi tingkat tinggi, namun mendadak kunjungan itu ditunda.
Di sisi lain, pemerintah Australia mengimbau warganya di Korea Selatan untuk menghindari aksi protes dan demonstrasi. Dalam situs resmi Smartraveller, disebutkan "situasi di Korea Selatan berkembang akibat dinamika politik domestik."
"Jauhi protes dan demonstrasi. Lokasi seperti Gwanghwamun Square dan Yeouido di Seoul kemungkinan akan dipadati lebih banyak massa dan aktivitas protes," demikian pernyataan tersebut.
Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam, untuk pertama kalinya dalam 45 tahun.
Namun, langkah tersebut ditolak oleh 190 anggota dari total 300 kursi di DPR Korea Selatan. Penolakan ini mewajibkan Presiden Yoon untuk mematuhi keputusan parlemen.
Dalam rapat kabinet yang dipimpin PM Han Duck-soo, pemerintah menyetujui pencabutan darurat militer setelah Presiden Yoon menarik kembali kebijakan tersebut.
Baca juga:
- Penulis :
- Khalied Malvino