Pantau - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan komitmen memperkuat aspek keselamatan di semua moda transportasi sebagai prioritas utama program tahun anggaran 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada Senin (15/9/2025).
Fokus pada Keselamatan dan Layanan Perintis
"Anggaran yang diterima Kemenhub pada tahun 2026 akan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, salah satunya untuk meningkatkan aspek keselamatan di semua moda transportasi," ujar Menhub.
Selain keselamatan, anggaran juga diarahkan untuk memperkuat layanan keperintisan di seluruh wilayah Indonesia.
Kementerian Perhubungan mengajukan kebutuhan sebesar Rp48,88 triliun, namun sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tertanggal 24 Juli 2025, anggaran yang disetujui hanya Rp28,48 triliun.
Dari jumlah tersebut, alokasi terbesar adalah belanja non-operasional 72,29 persen atau senilai Rp20,59 triliun.
Sementara itu, program terbesar dialokasikan untuk infrastruktur konektivitas sebesar 59,24 persen atau Rp16,87 triliun, dengan sumber pendanaan terbesar berasal dari Rupiah Murni 69,16 persen atau Rp19,7 triliun.
"Semoga kami dapat mengemban amanah ini dengan baik, demi terciptanya sistem transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan," ucap Menhub.
Rencana Program per Moda Transportasi
Ditjen Perhubungan Darat akan fokus pada peningkatan keselamatan lalu lintas, subsidi angkutan jalan perintis, layanan perkotaan buy the service (BTS), serta pembangunan dan rehabilitasi terminal serta pelabuhan penyeberangan.
Ditjen Perhubungan Laut menitikberatkan pada pemeliharaan navigasi pelayaran, fasilitas telekomunikasi, kapal patroli, dan subsidi angkutan barang maupun penyeberangan perintis.
Selain itu, Ditjen Perhubungan Laut akan membangun fasilitas pelabuhan di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, perbatasan) serta pelabuhan untuk mendukung Asta Cita dan program swasembada pangan.
Ditjen Perhubungan Udara memprioritaskan rampcheck, inspeksi penerbangan, pemenuhan standar keamanan bandara, serta layanan perintis penumpang dan kargo, termasuk dukungan bagi kawasan strategis, IKN, dan bandara di wilayah terpencil.
Adapun Ditjen Perkeretaapian memusatkan program pada keselamatan perjalanan kereta api, penyelenggaraan kereta api perintis, serta angkutan motor gratis.
Sikap DPR terhadap Anggaran
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan, Komisi V menyetujui pagu anggaran Kemenhub dan mitra kerja lainnya.
"Memang kita memahami anggaran di Kementerian Perhubungan ini masih kekurangan. Tentu kami berharap kepada Pemerintah, paling tidak pelayanan minimal Kementerian sudah bisa terpenuhi dengan kondisi sekarang," kata Lasarus.
- Penulis :
- Aditya Yohan
