Pantau.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melakukan berbagai langkah positif dalam menangani pandemi virus korona jenis baru atau COVID-19.
Pada 2 April 2020 lalu, Mendes menerbitkan surat edaran yang berisi protokol penanganan wabah virus korona penyebab COVID-19 agar tidak menyebar ke desa di berbagai wilayah Indonesia.
Mendes PDTT Abdul Halim dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (2/4/2020) mengatakan, protokol tersebut sebagai strategi dan langkah pencegahan serta penanganan COVID-19 di desa berjalan efektif dengan relawan desa sebagai ujung tombak pelaksananya.
Baca juga: Mendes Halim Iskandar Terbitkan Protokol Desa Tanggap COVID-19
Menteri Abdul Halim mengatakan Relawan Desa Lawan COVID-19 dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitasnya dilakukan dengan prinsip gotong royong melibatkan dukungan masyarakat desa.
Protokol pencegahan virus korona agar tidak menyebar ke desa harus dilakukan dengan membentuk struktur yang disesuaikan dengan Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020, kemudian mendirikan posko di kantor desa atau tempat yang dinilai representatif.
"Relawan selanjutnya memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat desa tentang COVID-19, yaitu mengenai gejala, cara penularan dan pencegahan yang sesuai protokol kesehatan dan standar WHO," kata Menteri Abdul Halim.
“Kuncinya adalah tidak menciptakan kerumunan. Bisa pakai mobil dari RT satu ke RT yang lain, bisa pakai flyer, mau gunakan loudspeaker masjid juga bisa, silahkan berkreativitas sedemikian rupa. Caranya silahkan seperti apa, asal jangan yang sifatnya mengumpulkan warga,” sambungnya.
Selain melakukan sosialisasi, relawan desa lawan Covid-19 juga bertugas untuk patroli dan memastikan tidak adanya kerumuman yang melibatkan banyak orang. Relawan yang diketuai oleh Kepala Desa ini berhak untuk tidak memberikan izin kepada semua kegiatan yang melibatkan banyak orang.
Abdul Halim meminta relawan harus sigap dan teliti untuk lakukan pendataan warga desa yang rentan sakit seperti, yang berusia lanjut atau berumur di atas 60 tahun, balita, dan orang yang miliki penyakit kronis seperti diabetes, jantung, liver dan lainnya.
"Pendataan yang dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 ini berkoordinasi dengan Puskesmas atau pelayanan kesehatan yang ada di desa," katanya.
Baca juga: Mendes PDTT Ungkap Tugas Relawan Desa Tanggap COVID-19
Relawan juga harus menyediakan alat deteksi dini berupa formulir sebagai pedoman wawancara yang harus diisi warga untuk mengetahui potensi dan kerentanan yang dimiliki oleh desa tersebut. Data ini akan menjadi pijakan relawan untuk bertindak selanjutnya.
Kemudian, Kemendes juga mendorong pemerintah desa untuk membangun pos jaga di setiap gerbang masuk desa sebagai upaya pencegahan meluasnya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) ke desa. Pos jaga desa dapat dikelola oleh relawan desa lawan covid 19 yang telah dibentuk oleh masing-masing desa.
Gus Menteri, sapaannya, mengatakan, pos jaga desa bertugas untuk memantau mobilitas keluar masuknya warga ke desa. Menurutnya, warga yang keluar masuk desa dalam kepentingan apapun, harus tercatat dan terdata dengan rapi dan jelas.
“Pos jaga desa ini penting. Posisinya dimana, di gerbang desa. Tugasnya adalah memantau mobilitas keluar masuknya warga. Jadi warga yang keluar ditanya mau kemana, dari mana, ada formulir yang sudah disiapkan. Format formulirnya sudah disiapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kemudian formulir tersebut diisi baik oleh petugas pos jaga ataupun oleh warga secara mandiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, pos jaga desa wajib menanyakan dengan jelas terkait lokasi yang akan dituju warga yang akan bepergian. Jika lokasi yang akan dituju tersebut merupakan kawasan yang telah terpapar covid 19, maka petugas pos jaga desa wajib menyarankan warga tersebut untuk mengurungkan keinginannya.
Baca juga: Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Lawan Covid-19
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. (Foto: Istimewa)
“Ditanya mau kemana, kalau misalnya mau ke daerah yang sudah betul-betul parah (terpapar covid 19), sebaiknya pos jaga desa menyarankan agar tidak kesana. Warga diberikan pemahaman betul, agar jangan sampai ketika pulang justru membawa virus covid 19,” ujarnya.
Selain mendata mobilitas warga desa, lanjutnya, pos jaga desa juga harus melakukan pemeriksaan terhadap suhu badan warga yang hendak keluar maupun yang hendak masuk ke desa. Hal ini bertujuan untuk memantau dan memastikan kesehatan warga yang keluar masuk desa.
“Pemeriksaan suhu badan bisa menggunakan thermometer. Kalau thermometer yang model infra red laser tembak tidak ada, bisa menggunakan thermometer yang biasa saja, tapi kalau sudah dipakai langsung dicuci dengan alkohol atau dicuci dengan handsanitizer,” ujarnya.
Selain itu ia juga menegaskan, bahwa hal terpenting yang menjadi tugas pos jaga desa adalah memonitor dan melakukan pemeriksaan terhadap warga desa yang baru pulang dari rantau, baik dari luar kota ataupun luar negeri. Gus Menteri menegaskan, siapapun warga yang baru datang dari luar kota ataupun luar negeri harus mendapatkan pemantauan yang intensif.
“Mereka yang baru datang dari luar kota ataupun luar negeri, harus diingat bahwa mereka statusnya adalah ODP (Orang Dalam Pemantauan),” ujarnya.
Terkait hal-hal yang perlu disediakan di pos jaga, selain formulir, pos jaga desa juga perlu menyiapkan alat penyemprotan disinfektan, cairan pembersih tangan (hand sanitizer), alat kesehatan untuk deteksi dini dan lainnya. Selain itu, pos jaga desa juga perlu menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan Iain-Iain.
"Jadi, langkah pencegahan yang paling penting yakni memantau mobilitas warga desa. Oleh karena itu, untuk mobilitas ini, harus diberi pemahaman kepada masyarakat desa untuk tidak keluar atau masuk ke desanya jika tidak terpaksa. Jadi, untuk masalah mobilitas warga desa ini harus dipantau dengan baik agar desa itu tertangani dengan baik," katanya.
Tugas Pos Jaga Desa selama 24 jam itu adalah, Pertama mendata dan memeriksa mobilisasi warga dan tamu. Kedua, mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk desa. Ketiga, mendata dan memeriksa warga desa yang baru datang dari luar desa/luar daerah.
Baca juga: Please... Jangan Sepelekan Alat Pengaman Diri Tenaga Medis Korona
Keempat, merekomendasikan warga desa dari luar desa/luar daerah untuk ditempatkan di ruang isolasi, kecuali yang dapat menunjukkan surat keterangan sehat dari instansi berwenang. Kelima, merekomendasikan warga yang kurang sehat (sebagaimana kriteria PDP) untuk ditempatkan di ruang isolasi.
Perlu diketahui bahwa Gus Menteri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap Covid 19 dan penegasan PKTD. Surat edaran ini jadi acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan dana desa.
Untuk Desa Tanggap Covid 19, dalam SE disebutkan terkait pembentukan Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur dan tugas yakni diketuai oleh Kepala Desa dengan wakilnya ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai mitra disebutkan meliputi Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.
Mengenai Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19 disebutkan dalam SE tersebut salah satunya yakni melakukan deteksi dini penyebaran Covid- 19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui pencatatan tamu yang masuk ke desa, pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah Iain, Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar dan Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
- Penulis :
- Widji Ananta
